KPU Sumenep Minta Dana Tambahan Rp6 Miliar

SUMENEP - Ongkos dalam pelaksanaan Pilkada Sumenep, untuk putaran yang kedua diperkirakan tambah mahal. Itu bisa dilihat dari gambaran KPU setempat, yang sudah berancang-ancang mengajukan dana senilai Rp6 miliar. Ketua KPU Sumenep Thoha Samadi menyatakan, untuk putaran kedua besar kemungkinan akan terwujud. Untuk itu, dia sudah berancang-ancang untuk mengajukan dana yang lebih besar dibandingkan dengan pilkada putaran pertama lalu, yang hanya senilai Rp5 miliar saja. "Gambaran sementara dari kami, untuk putaran kedua nanti minimal butuh dana Rp6 miliar. Itu masih tergolong mepet," katanya, Selasa (15/6/2010). Thoha menjelaskan, adanya tambahan dana tersebut tergolong cukup wajar, karena diprediksi untuk putaran kedua nanti banyak kebutuhan yang mendesak dan segera direalisasikan. Baik itu dalam masalah persoalan logistik, sosialisi dan honor para petugas di lapangan. Dia menggambarkan, paling tidak akan ada usulan tambahan honor pagi petugas yang ada di panitia pemugutan suara (PPS). Dalam pilkada kali ini, mereka hanya menerima honor Rp100 ribu belum dipotong pajak. Untuk putaran kedua nanti, dia berjanji akan mengalokasikan kenaikan honor bagi PPS. "Idealnya, untuk honor PPS saja nanti akan kami ajukan sekitar Rp150 ribu per anggota. Itu sudah tergolong pantas," terangnya. Thoha menambahkan, pihaknya akan segera mengajukan dana tambahan untuk Pilkada putaran kedua. Dia berharap, pihak terkait baik itu dari kalangan eksekutif maupun legislatif tidak melakukan penolakan atau revisi terhadap anggaran yang diajukan, karena bersifat mendesak. "Belajar dari pengalaman sebelumnya, kami selalu dipersulit dalam proses pengajuan anggaran. Kali ini, kami bakal menuntut agar pihak terkait bisa menyetujui, untuk kesuksesan Pilkada," tegasnya. Terpisah, Ketua Pusat Pengembangan Ekonomi dan Kebudayaan (Puspek Pandawa) Kabupaten Sumenep, Ahmad Sofyan menyatakan hendaknya KPU tidak terjebak pada masalah besar kecilnya anggaran yang diajukan, dalam putaran kedua yang akan datang.
Sebaliknya, pihak KPU harus melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang terjadi selama putaran kedua, terutama dalam masalah sosialisasi yang kurang dan berujung pada tingginya angka golput. "Sejauh ini yang diributkan oleh KPU sebatas dana. Padahal, kualitas dalam pelaksanaan Pilkada kurang bagus, angka Golput masih tinggi kan," terangnya.(Subairi/Koran SI/ram)
Category: 0 komentar

0 komentar:

Posting Komentar